Salah satu aspek penting dalam
pembangunan masyarakat sehat adalah sistem informasi kesehatan (SIK) yang baik.
SIK diperlukan untuk menjalankan upaya kesehatan dan memonitoring agar upaya
tersebut efektif dan efisien. Oleh karena itu, data informasi yang akurat,
pendataan cermat dan keputusan tepat kini menjadi suatu kebutuhan.
Hal ini disampaikan oleh Kepala
Pusat Data dan Informasi kementerian kesehatan, dr. Elizabeth Jane Soepardi,
MPH, DSc., dalam jumpa pers siang ini, Jumat (01/07).
“Kementerian Kesehatan, melalui
Pusat Data dan Informasi saat ini sedang menyusun Sistem Informasi Kesehatan
Daerah (SIKDA) elektronik yang berisi data set yang diharapkan menjadi sebuah
standar pencatatan dan pelaporan setiap puskesmas di seluruh Kota/Kabupaten”,
ujar dr. Jane.
Menurut dr. Jane, kegiatan
pengembangan SIK ini meliputi pengembangan regulasi dan standar (road map,
peraturan pemerintah, dan pengembangan petunjuk teknis SIK); pengembangan Bank
Data Nasional; dan pengembangan National Health Data Dictionary.
“Kita akan membuat software SIKDA
yang open source untuk puskesmas dan kabupaten, serta bersifat inter-operable
dengan sistem-sistem pencatatan dan pelaporan yang sudah ada”, jelas dr. Jane.
Software SIKDA yang bersifat
generik ini direncanakan akan selesai pada akhir September tahun ini, dan akan
dibagikan ke seluruh puskesmas secara gratis. Selanjutnya secara bertahap, akan
dibuat komponen SIKDA untuk rumah sakit. Sehingga diharapkan pada akhir tahun
2012, Indonesia telah memiliki SIK yang baik yang merata sampai ke daerah,
dimana seluruh unit pelayanan kesehatan yang meliputi puskesmas dan rumah
sakit, baik pemerintah maupun swasta, dapat terhubung dan memberikan gambaran
kondisi kesehatan secara utuh dan berdasarkan evidence based.
“Manfaat SIKDA elektronik dalam
hal adminisntrasi, manfaat tersebut dapat dirasakan baik oleh masyarakat secara
langsung maupun oleh petugas sebagai penyelenggara kesehatan, karena waktu
tunggu pasien berkurang, alur lebih jelas, dan mengurangi beban administrasi
petugas kesehatan sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.
Selanjutnya, dalam hal medis, SIKDA elektronik mampu meminimalisasi terjadinya
kesalahan medis, dan secara tidak langsung meningkatkan penggunaan obat generik
di masyarakat”, ujar dr. Jane.
Pada kesempatan tersebut,
disebutkan pula bahwa beberapa daerah di Indonesia telah lebih dulu berinovasi
dan merasakan manfaat atas penggunaan e-health, yaitu penerapan teknologi
informasi komunikasi untuk sistem informasi kesehatan, antara lain Kabupaten
Purworejo, Kab. Bantul, Kab. Ngawi, Kab. Padang Pariaman, Kota Bandung, Kota
Jembrana, Kota Batam, Kota Balikpapan, kota Tomohon, Prov. DIY, Prov. NTB,
Prov.Aceh, juga di hampir seluruh RS tipe A, RS vertikal dan RS swasta.
Dalam jumpa pers tersebut, Erwin
Susetyoaji SKM, M.Kes, Kepala Sie. Jaringan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan
Kab. Purworejo, mendemonstrasikan Sistem Informasi Kesehatan Kab. Purworejo
yang telah berhasil menghubungkan 27 Puskesmas di wilayah tersebut sejak tahun
2004. Dalam lima tahun pertama, penggunaan SIK di Kab. Purworejo berhasil
menghemat 23% dalam pemakaian kertas dan ATK, dan petugas kesehatan memiliki
waktu 50% lebih banyak untuk melayani pasien.
Menanggapi pertanyaan wartawan
mengenai e-prescription, Kemkes sangat terbuka dan menerima berbagai inovasi,
baik komponen dari SIK maupun sistem secara keseluruhan. Hal yang penting
adalah, inovasi tersebut harus memenuhi standar dan interoperable dengan SIKDA
elektronik yang dibuat oleh Kemkes.
“Sebagai upaya lebih lanjut,
Kemkes akan membuat regulasi resep elektronik, agar software-software yang saat
ini terus berkembang harus tetap sejalan dengan tujuan, yaitu meningkatkan
keamanan pasien; meningkatkan akurasi dan efisiensi peresepan; mengurangi biaya
perawatan karena reaksi obat yang tidak diinginkan (kesalahan pengobatan);
meningkatkan kepatuhan terhadap formularium; dan memudahkan pelaporan dan
evaluasi penggunaan obat”, tegas dr. Jane.
Dalam implementasi SIKDA
elektronik, saat ini Kemkes mendapat dukungan teknis dari Gesellschaft fur
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Jerman. Peralihan sistem informasi manual
menjadi computerize based system, yang menjadikan komputer sebagai urat nadi
komunikasi, perlu didukung dengan fasilitas yang memadai serta sumber daya
manusia yang terlatih dalam pengoperasiannya. Oleh karena itu, Indonesia juga
mendapatkan bantuan The Global Fund (GF) sebesar US$ 12 juta selama lima tahun,
untuk modernisasi puskesmas di daerah yang letaknya terpencil atau
infrastrukturnya tidak memadai untuk diterapkannya SIKDA elektronik. Sedangkan
untuk daerah lain, akan menggunakan dana APBN/APBD dalam penerapan SIKDA
elektronik.
Sumber: Kementrian kesehatan Indonesia